MENYOAL KETAHANAN PANGAN

MENYOAL KETAHANAN PANGAN
Oleh: Hasani Ahmad Said
(Kandidat Doktor UIN Jakarta & Pengajar Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung)
*Tulisan ini dimuat di Koran Banten Raya Post (Baraya Post), Jum’at, 22 Oktober 2010

Slogan “One day no rice” (satu hari tanpa nasi) yang diusung pemerintah, seolah meneguhkan sekaligus memberi “Lampu kuning” yang menginformasikan bahwa beberapa tahun ke depan, Indonesia akan kehabisan stok pangannya. Dan bisa jadi, tidak banyak yang tahu, bahwa tanggal 16 Oktober adalah Hari Pangan Dunia.
Telisik tulisan ini akan menyorot bagaimana Indonesia yang nota bene manganut Negara agraris, kini, “termangsa” oleh kejamnya “Tangan-tangan” manusia, yang menggunduli hutan, pembalakan liar, bahkan merampas hak para petani. Sejatinya petani sejahtera, rakyat makan beras sendiri bukan impor. Bahkan, yang lebih menyedihkan lagi di beberap daerah, tanah yang dulu tumbuh subur, kini telah berganti dengan bangunan pencakar langit, mall, swalayan dan lain-lain. Sehingga posisi petani kian termakan zaman oleh kebijakan pejabat yang “Menggendutkan” sepihak.
Kalaupun masih ada sawah dan ladang, bisa dipastikan hasil panennya tidak sesuai dengan ongkosnya, seperti yang terjadi di perkampungan, tepatnya di Kelurahan Pabean, kelahiran penulis. Hal ini tentu ironis, bahkan sangat menyedihkan ditengah para “Penghisap” uang para petani dengan mega proyek pebrik yang siap menggerus bahkan secara perlahan “Mem-PHK/Pensiunkan” para petani di wilayahnya sendiri.
Ungkapan RA. Kartini “Habis gelap terbitlah terang”, seolah tidak berlaku lagi bagi Negara tercinta ini, bahkan malah terbalik menjadi “Habis terang terbitlah gelap”. Ironis, Negara yang dikenal dulu dengan ketahan pangan, di karuniai keberkahan sumber daya alam (SDA) yang melimpah ruah, bahkan ada ungkapan indah “Tongkat saja bisa jadi ditanaman”.
Dalam Buku World In Figure, 2003, Penerbit The Economist, seperti yang dikutip PPT Migas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara terluas no 15 didunia, berpenduduk terbanyak nomor empat di dunia, penghasil biji-bijian terbesar nomor enam, penghasil teh terbesar nomor enam, penghasil kopi nomor empat, penghasil cokelat nomor tiga, penghasil minyak sawit (cpo) nomor dua, penghasil natural gas nomor enam, lng nomor satu, penghasil lada putih nomor satu. lada hitam nomor dua, penghasil puli dari buah pala nomor satu, penghasil karet alam nomor dua,karet sintetik nomor empat, penghasil kayu lapis nomor satu, penghasil ikan nomor enam, penghasil timah nomor dua, penghasil batu bara nomor sembilan, penghasil tembaga nomor tiga, penghasil minyak bumi nomor sebelas, dan juga termasuk 10 besar negara penghasil SDA di dunia yang memiliki 325.350 jenis flora & fauna.
Analisa ini memungkinkan untuk dijadikan pengambilan kebijakan untuk selanjutnya. Bukan malah mempolitisasi untuk menenangkan masyarakat bawah sejenak agar tidak terjadi gejolak sesaat. Dan hasilnya memang cukup efektif, lepas dari sorotan para pengkritik pemerintah. Namun mestinya tidak demikian, kontrol terhadap kebijakan pemerintah juga perlu untuk melihat lajunya kepemimpinan saat ini agar pengambilan kebijakan tepat waktu dan sasaran. Selama ini, income masyarakat jauh di atas negara-negara lain, bahkan negara tetangga sekalipun, akan tetapi kebijakannya ingin memosisikan dan mensejajarkan dengan negara lain.
Para intelektual sering mengungkapkan, seandainya pengelolaan sumber daya alam di Indonesia ini dilakukan secara baik dan benar, maka mestinya tidak akan ada berita kekurangan pasokan listrik, dan berita lain yang mengkerdilkan negaranya sendiri. Para ahli mestinya saling bahu membahu dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dari SDA yang dimiliki, bukan malah mengekploitasi alam. Sungguhpun demikian keadaannya, sejatinya harus adanya kesadaran dari masing-masing pribadi sebagai warga Negara untuk menjaga dan meningkatkan kualitas serta memikirkan bangsa ke depan sampai anak cucu generasi penerus selanjutnya.
Akan tetapi pertanyaannya kemudian, mengapa Negara yang dikenal dengan slogan “Gemah ripah loh jinawi” menjadi Negara yang tidak atau belum mampu mengoptimalkan SDA yang dibarengi dengan SDM yang baik? Ada yang salahkah? Jawabannya tentu ada dalam benak masing-masing hati kita. Memang tidak mudah laksana mudahnya membalikkan telapak tangan, tentunya perlu ada keseriusan dari masing-masing insane bangsa, selain tidak bisa ditawar-tawar lagi keinginan kuat atas kebijakan pemerintah dari level bawah sampai presiden.
Kita saksikan kabar terbaru beberapa hari ini, baik dimedia masa, elektronik, maupun cetak ramai diberitakan bahwa kebutuhan pokok harganya kian melambung bahkan mencekik masyarakat bawah, sehingga seolah tidak ada artinya uang 50.000. Padahal, untuk mendapatkan uang sebanyak itu rakyat kecil harus banting tulang. Ini artinya “Besar pasak daripada tiangnya”. Tidak adakah sikap mental yang tidak membebani masyarakat lagi? Tidak adakah upaya pengelolaan SDA yang melimpah ruah yang terhampar di hampir di setiap daerah? Yang kita saksikan justru pengekploitasi SDA yang dilakukan oleh anak bangsa sendiri, yang lebih menyedihkan sekaligus memilukan hampir pengerukan SDA baik nikel, tambang, timah, emas, minyak bumi, dilakukan oleh Negara raksasa dan adi daya, Negara hanya pengekor yang hanya menerima “uang bersih” sebagai uang upeti “membantu” pengelolaan sekaligus “pengeboran “ yang membabi buta.
Disadari atau tidak imbas beratnya harga itu, tentu akan semakin memusingkan para pelaku pasar tradisional, kususnya Usaha Kecil Menengah. Pada gilirannya, yang dikhawatirkan adalah pengurangan hasil produksi dan lebih dari itu, pada gilirannya akan ada PHK yang akan menambah lagi pengangguran. Walaupun belum sampai pada dampak yang signifikan, kejadian itu bisa saja akan terjadi pada ranah paling gawat bagi pelaku usaha kecil menengah. Kekhawatiran ini sesuatu hal yang wajar, bagaimana tidak, hal yang tidak pernah dialami oleh para pengambil kebijakan atau dalam hal ini pemerintah pusat pemegang kebijakan.
Hal yang menarik dari beberapa waktu yang lalu saya menyaksikan anggota DPR RI dan menteri terjun langsung ke pasar tradisional yang memulai dialog dan melakukan sidak langsung ke pasar induk Jakarta. Mestinya, hal ini tidak hanya dalam waktu tertentu atau sesaat saja, tapi bisa dirancang berkelanjutan. Karena dengan begitu pemerintah langsung menyaksikan bagaimana jeritan dan penderitaan rakyat bawah.
Pertanyaan besarnya kemudian mengapa negara kaya raya rakyatnya miskin, tertinggal dan terpuruk? Memang tidak saatnya lagi mencari kesalahan, atau siapa yang salah? Kesadaranlah yang akan mampu membangkitkan kembali nilai kebangsaan yang dulu sudah dibangun baik oleh para pejuang pendahulu kita. Ternyata tidak semudah yang kita bayangkan, menukar kemerdekaan yang pernah dikuasai dan terkungkung dalam kuasa Belanda dan Jepang. Ada pengorbanan dari insan Indonesia yang menginginkan dan merindukan kemerdekaan. Bentuk harta, bahkan nyawa siap mereka pertaruhkan kemerdekaan bangsa yang berdaulat tanpa penindasan dari bangsa lain.
Masyarakat dulu terjajah telah mengamanatkan kepada generasi penerusnya untuk senantiasa mengisi kemerdekaan yang bertujuan mensejahterakan rakyat. Separuh abad sudah Negara berjalan, dari mulai terseok-seok, terjajah, Negara disegani, sampai detik hari ini yang kian hari kian terpuruk. Rupanya makna kemerdekaan yang di peringati belum mampu disaring dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini bukan pesimistis, tetapi lebih kepada mengingatkan akan makna kemerdekaan bangsa, membuka mata, mengurai tabir, menuju pencerdasan baik secara konseptual maupun tatanan aplikasi.
Bukan hal yang kebetulan, tetapi memiliki nilai dan symbol yang kuat untuk mengenang sekaligus menjalankan amanat kemerdekaan. Tidak ada kata terlambat, untuk memperbaiki bangsa ini. Mulailah dari diri, keluarga, sampai kemudian sampai pada tataran tertinggi. Tancapkan kembali nilai patriotisme. Semoga kembali akan menggapai “Habis terang kemudian tambah terang”.

*Penulis adalah Kandidat Doktor UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dan Dosen Tetap IAIN Raden Intan, Lampung. Tinggal di Pabean, Purwakarta, Cilegon Banten. No. rekening Bank Muamalat 921 4414599 / Bank BCA 6090204376 a.n. Hasani Ahmad

Quo Vadis Pilkada Tangsel?

Quo Vadis Pilkada Tangsel?
Oleh Hasani Ahmad said
*Tulisan ini dimuat di kolom Opini Radar Banten, Selasa, 19-Oktober-2010

Tidak lama lagi Pemlukada Kota Tangerang Selatan akan digelar. Perhelatan akbar itu akan digelar serentak di beberapa kecamatan yang ada si bawah wilayah Tangsel.
Sebuah simbol yang sifatnya seremonial akan tetapi dampaknya sangat berpengaruh terhadap lancarnya roda pemerintahan, dan tentunya akan menentukan arah ke mana warga Tangsel dibawa.
Oleh sebab itu, Pemilukada menjadai barometer terhadap kesejahteraan rakyat daerah 5 tahun mendatang. Banyak pengamat mengutarakan opini dan gagasannya baik melalui media cetak maupun dalam ceramahnya. Namun demikian, masih sangat sedikit untuk mengatakan tidak ada penulis maupun pengamat yang mengantar prospek pemimpin ke depan.
Termasuk di dalamnya, memberikan sumbangan pemikiran yang mengarah kepada menjadikan Kota Tangasel madani.
Persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana tugas KPU, Panwas, PPK mengantar Pemilukada aman? Ada dua jawaban yang saya akan angkat di tulisan ini. Pertama, secara de facto dan de jure tugas mereka tinggal menghitung hari akan segera ditunaikan. Kedua, tugas yang paling mahaberat sesungguhnya adalah bagaimana pemimpin terpilih bisa amanah menjalankan kepemimpinannya.
Dan tidak kalah pentingnya adalah pertanyaan mendasar adalah mampukah membawa kesejahteraan masyarakat dalam 5 tahun yang akan datang sesuai dengan amanat undang-undang yang mensejahterakan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratn Keadilan, dan pada pamungkasnya adalah Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Maka, ketika belum mampu menjawab pertanyaan ini semua, lebih baik instropeksi diri untuk menjadi pemimpin ke depan. Pemimpin terpilih bukan hanya berhenti pada janji politiknya saja, tetapi yang lebih penting dari itu adalah aplikasi program yang telah dikampanyekan. Kalau sudah demikian adanya, maka akan lahir pemimpin seperti kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
Kemenangan Rakyat
Menjadi kebahagiaan tersendiri bagi pemilih, jika “jagoan” yang dipilihnya terpilih menjadi pemimpin. Akan tetapi pertanyaannya kemudian adalah apakah tokoh yang dipilih sudah mewakili suara rakyat? Sudahkah sesuai dengan aspirasi dan hati nurani kita? Bukan karena “kenikmataan sesaat”, suara yang mestinya menjadi keterwakilan aspirasi kita dalam hitungan detik tergadaikan?
Ada sebuah ibarat bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Ingat, jangan bohongi hati nurani. Siapakah calon pemimpin yang amanah? Siapakah calon pemimpin yang mengedepankan kepentingan rakyat? Siapakah pemimpin yang ketika menjabat kelak bukan politik “balas budi” atau yang hanya dipikirkan bagaimana mengembalikan modal kampanye? Jawaban semua ini terletak pada hati nurani. Maka, satukan gerak dan langkah perbuatan sesuai dengan batin nurani kita. Pertanyaan ini hendaknya telah pandani dijawab oleh kandidat yang terpilih.
Saat ini dan kedepan sudah semestinya yang hanya kita pikirkan adalah bagaimana mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), bukan hanya diwacanakan tetapi saatnya diaplikasikan bersama. Pemerintahan yang baik (good governance) tidak akan terwujud dengan sempurna tanpa sumber daya manusia (SDM) yang memadai, kemudian diimbangi oleh menjunjung tinggi nilai kejujuran. Kejadian yang negatif dikabarkan di beberapa media cetak maupun elektronik selama ini terjadi akibat setiap orang merasa paling benar akibat ketidakjujuran dan matinya hati nurani.
Kalau dilustrasikan permainan bola, maka, jadilah pemain dan penonton yang baik, boleh mendukung kepada salah satu peserta, ketika terjadi gol, maka boleh bersorak sorak merayakan kemenangan saat terjadi pertandingan itu, tetapi di hari berikutnya sudah lupa lagi dengan masuknya peserta turnamen yang lain.
Rasanya begitupun dengan Pemilukada yang telah kita laksanakan, yang kalah mestinya legowo menerima kekalahannya dan penuh kesatria menyampaikan ucapan selamat bahkan menyalami kepada peserta pemenang, begitupun peserta yang menang tidak serta merta sombong dan lupa diri dengan kemenangannya, yang harus diingat adalah kemenangannya adalah kemenangan rakyat, dan kemenangan dia adalah kemenangan bersama.
Amanat Rakyat: Quo Vadis Pemilukada
Tidak muluk-muluk permintaan rakyat hanya pada nilai normatifitas. Misalnya dipermudah pengurusan bikin KTP, dan mengurus surat-surat yang lain, akses jalan bagus, masyarakat pinggiran dan miskin terperhatikan, biaya pendidikan murah bahkan kalau bisa gratis, mudah cari kerja, dan lain-lain. Dalam pengamatan saya, sudah terjadi peralihan paradigma masyarakat, dari masyarakat yang berfikir praktis misalnya asal ada duit, maka saya akan pilih.
Pada ranah ini, masyarakat sudah mulai bosan dengan janji-janji palsu dari para kandidat, kandidat yang bermodal tampang, ternyata dalam pengamatan saya, paradigma yang tidak baik sedikit demi sedikit mulai terkikis dengan realita di masyarakat dan dengan pesatnya kemajuan teknologi dan informasi. Meskipun pengamatan ini tidak selamanya benar. Bagaimanapun kecerdasan lebih dipentingkan dibanding dengan program yang muluk-muluk tanpa dibarengi dengan sumber daya manusia yang memadai.
Dalam hal ini masyarakat mulai “melek” terhadap dampak ketidaknyamanan mereka terhadap realitas yang menimpanya selama ini. Belajar dari pengalaman semuanya akan menjadi baik.
Maka kuncinya adalah pada pucuk pimpinan yang seantiasa mendengar keluh kesah warganya. Kalau sudah demikian, maka tidak mustahil pemerintah sekarang dan akan datang akan segera mewujudkan masyarakat yang reigius, amanah, mensejahterakan rakyat, berbuat demi kepentingan rakyat. Hal ini gambaran masyarakat madani (civil society). (*)

*Hasani Ahmad Said, Kandidat Doktor UIN Jakarta & Dosen Fakultas Syariah IAIN Lampung. Tinggal di Pabean, Kec. Purwakarta, Kota Cilegon.